Header Ads

Ahok harus Diberhentikan Sementara pada 12 Februari, Tapi Mendagri Ngotot Membelanya







Sedianya cuti Basuki T Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta akan habis pada 11 Februari 2017 nanti. Namun ia tidak bisa serta merta menduduki kembali jabatannya karena status terdakwa yang disandangnya.

Pasal 83 UU No 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan tersebut, seharusnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena ancaman dari perkara penistaan agama mencapai maksimal 5 tahun penjara. Tetapi disayangkan, Kemendagri belum mengeluarkan keputusan.

Irman Putra Sidin, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa Ahok seharusnya diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah masa cuti kampanyenya selesai.

"Soalnya, ia sudah menjadi terdakwa kasus penistaan agama," ungkapnya pada tempo.co

Jika pemerintah dalam hal ini Kemendagri tidak memberhentikan Ahok, maka pemerintah telah melanggar undang-undang yang menimbulkan guncangan ketidakpastian hukum. “Orang-orang akan banyak yang menggugat,” ujarnya lagi.

Hal senada diungkapkan pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Menurutnya, penonaktifan Ahok tak perlu menunggu pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.




"Yang menjadi dasar UU Nomor 23 pasal 83 ayat 1 itu bukan hukuman yang dituntutkan, yang dicantumkan dalam tuntutan JPU. Tetapi orang itu didakwa sudah di persidangan, dengan dakwaan perbuatan apa dan ancaman pidananya berapa," ungkapnya kepada republika.co.id

Sebenarnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah menjanjikan akan memberhentikan Ahok saat cutinya habis.

"Sekarang ini kan petahana (Ahok) lagi cuti. Berarti kan sedang tidak menjabat. Nah begitu (setelah masa) cutinya habis, baru akan diberhentikan," ujar Tjahjo kepada kompas.com di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, 2016 lalu.

Polemik pemberhentian Ahok mencuat karena kata-kata Tjahjo Kumolo yang akan menunggu seberapa besar tuntutan jaksa.

"Saya tetap berpegang pada aturan yang ada. Kami menunggu tuntutan jaksa setelah saksi-saksi ini. Kalau tuntutannya di atas lima tahun, pasti saya akan berhentikan sementara," kata Tjahjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017), seperti dikutip okezone.com

Hal ini yang disanggah Margarito Kamis, karena UU Nomor 23 tahun 2014 tidak menjadikan tuntutan JPU sebagai acuan, namun besaran maksimal sanksi dari kasus yang diperkarakan.



1 komentar:

  1. SAAT AHOK RESMI JADI TERDAKWA 
    DI PN JAKARTA UTARA
    PADA SIDANG PERTAMA 
    HARI SELASA 13 DESEMBER 2016

    MAKA JOKOWI WAJIB SEGERA TERBITKAN KEPPRES PEMBERHENTIAN AHOK.

    JADI TERDAKWA, PEMERINTAH HARUS BERHENTIKAN SEMENTARA AHOK SEBAGAI GUBERNUR

    Oleh : Ferdinand Hutahaean
    RUMAH AMANAH RAKYAT

    Sesuai rencana jadwal persidangan Ahok sebagai tersangka pelanggaran pasal 156 a KUHP tentang penistaan agama yang akan mulai disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Desember 2016 yang akan datang, maka Pemerintah melalui Presiden harus memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta terhitung tanggal 13 Desember 2016.

    Tanggal 13 Desember 2016 nanti, Ahok akan bergelar terdakwa. Maka sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal 83, Gubernur sekaligus Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 2 yaitu Ahok yang akan menjadi terdakwa dan harus diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur Kepala Daerah. Ini perintah Undang-undang yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden.

    Ahok memang saat ini dalam status berhenti sementara sebagai Gubernur karena alasan cuti diluar tanggungan sebagai akibat dari keikut sertaannya dalam kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta. Ahok sebagai cagub petahana wajib berhenti sementara selama masa kampanye. Itu diatur oleh Undang-undang dan Peraturan KPU. Namun cuti yang dijalani Ahok saat ini adalah hal yang berbeda dengan pemberhentian sementara akibat statusnya akan menjadi terdakwa di pengadilan. Dengan demikian, pemerintah tidak boleh berasumsi bahwa saat ini Ahok tidak perlu dikeluarkan Kepres pemberhentian sementara. Aturannya wajib, ini perintah Undang-undang. Ahok harus diberhentikan sebagai Gubernur ketika berstatus terdakwa. Tidak boleh disamakan dengan cuti sementara karena mengikuti kampanye.

    Kementerian Dalam Negeri harus segera mengusulkan draft Kepres pemberhentian Ahok sebagai Gubernur karena telah berstatus terdakwa. Ini mutlak dilakukan, diberhentikan dengan Keputusan Presiden dan harus disampaikan kepublik secara terbuka. Karena dampak dari keputusan ini adalah, selama keputusan pengadilan yang mengadili perkara penistaan agama dengan terdakwa Ahok belum berkekuatan hukum tetap, maka Ahok tetap berhenti sementara dari jabatannya. Berbeda dengan cuti sementara yang dijalani Ahok saat ini, yang akan berakhir ketika masa kampanye selesai. Setelah kampanye selesai, Ahok bisa kembali duduk menjadi Gubernur, itu sesuai aturan. Jadi hal itu berbeda status cuti kampanye dengan diberhentikan sementara karena berstatus terdakwa.

    Pemerintah tidak boleh lalai melaksanakan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang. UU Nomor 23 tahun 2014 mengatur hal tersebut dengan terang dan tidak perlu penafsiran berlebih. Maka itu, kami mendesak pemerintah, mendesak Kementerian Dalam Negeri, mendesak Presiden, agar pada tanggal 13 Desember 2016 nanti sebelum persidangan dimulai, Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Sementara Ahok dari jabatan Gubernur sudah ditanda tangani Presiden. Sebab bila tidak diberhentikan, maka status Ahok masih gubernur aktif dan hanya cuti kampanye, dan hal tersebut melanggar UU Nomor 23 tahun 2014. Jangan sampai pemerintah mengabaikan hal ini karena Pemerintah dalam hal ini Presiden, bisa dianggab melanggar Undang-undang secara sadar. Tentu bila Presiden melanggar Undang-undang secara sengaja bisa ditindak lanjuti dengan pemakzulan.

    Kita tidak ingin ada kegaduhan baru atas kasus Ahok ini. Kita harap Presiden menghindari potensi kegaduhan baru dengan menjalankan perintah Undang-undang secara konsisten dan selurus-lurusnya sesuai Sumpah Jabatan Presiden.

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.