Header Ads

Menag Lakukan Standardisasi Khatib, Komnas HAM: Bagaimana dengan Pastur dan Pendeta?









Rencana Kementerian Agama melakukan standardisasi dan sertifikasi khatib serta mubaligh mendapat tanggapan dari Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Maneger Nasution. Menurutnya, kebijakan tersebut diskriminatif karena hanya diberlakukan pada agama Islam.

“Apakah hal yang sama akan terjadi juga terhadap pastur (Katolik), pendeta (Kristen), biksu (Buddha), pendeta (Hindu), kongchu (Kong Hu Chu)? Ini harus dijelaskan ke publik,” kata Maneger Nasution, Kamis (23/3) seperti dilansir republika.co.id

Maneger memaparkan, wacana Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin ini hanya akan menebar syiar keresahan dan ketakutan publik. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kepada publik apa tujuan sesungguhnya. 





“Ingatan publik kembali terbawa pada peristiwa pembantaian 'dukun santet' di Banyuangi yang juga didahului dengan modus-modus yang hampir mirip. Wacana itu juga berpotensi diskriminatif,” katanya.

Menurut Menag Lukman Hakim Saifuddin, rencana ini untuk menanggulangi keresahan beberapa elemen masyarakat dalam menanggapi isi dakwah dalam khutbah Jumat. Isi dakwah dinilai terkadang bermuatan provokatif dan politis.(Kur/Wajada)








3 komentar:

  1. Mentri agama indonesia itu muslim atau apa ya agamanya? Kok lebijakannya meresahkan dan merugikan Islam mulu sih, ingat pak dunia ini hanya sementara semua akan diminta pertanggung jawaban!

    BalasHapus
  2. ya gitu deh jika hidup pakai topeng

    BalasHapus
  3. Jika semua aturan di sesuaikan untuk agama islam,, sudah sepatutnya negara ini pakai hukum islam pakkkkk

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.